Studi Banding Pemkab Mimika dan Unicef Papua Bahas Penguatan Kelembagaan Pengelola SPAM
Humas PTAM Jayapura (Perseroda) - Pemerintah Kabupaten Mimika yang diwakili Dinas PUPR dan Perwakilan Unicef Tanah Papua bersama LSM Gapai Harapan Papua melakukan kunjungan studi banding di PTAM Jayapura (Perseroda) dalam hal penguatan kelembagaan pengelola SPAM. Direktur Utama Dr. Entis Sutisna, SE, MM, MAk, Ak, CA bersama Direktur Umum Syors H. Ondi, SE dan Direktur Teknik Yan P. Nasadit, ST menerima langsung kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika Inosensius Yoga Pribadi, SH di Command Center PTAM Jayapura (Perseroda). Kunjungan perdana ini sekaligus membuka sinergitas pemerintah daerah dan momentum PTAM Jayapura (Perseroda) berbagi pengalaman pelayanan air bersih perpipaan di Jayapura.
"Terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Kabupaten Mimika dan Unicef Tanah Papua karena telah memilih PTAM Jayapura (Perseroda) dalam belajar mengelola layananan air bersih. Secara sistem, Kabupaten Mimika telah memiliki infrastruktur yang mencukupi dan canggih dalam hal penyediaan air minum. Akan tetapi, saat ini di Mimika belum memiliki lembaga pengelola layanan air bersih, karena masih ditangani oleh Dinas PUPR Kabupaten Mimika. PTAM Jayapura (Perseroda) dalam sisi tata kelola perusahaan dan pemerintahan memiliki sejarah dan pengalaman, mulai dari SPAM Belanda dengan nama Resident Water Staat Dienst (RWD) tahun 1945, Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Jayapura tahun 1983, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jayapura tahun 1992 dan PT. Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani (Perseroda) tahun 2022," kata Direktur Utama Dr. Entis Sutisna, SE, MAk, MM, Ak, CA, saat menutup pertemuan studi banding di Command Center Kantor Pusat PTAM Jayapura (Perseroda) pada Rabu (8/1).
Pengalaman pelayanan dan penguatan kelembagaan ini dapat menjadi contoh bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk diimplementasikan. Selain itu, PTAM Jayapura (Perseroda) juga melakukan berdiskusi tentang bentuk kelembagaan, baik Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) maupun Perseroda, yang nantinya menjadi ranah kepala daerah dan OPD dalam merumuskannya. Rombongan studi banding juga meninjau SPAM di Reservoir TMP Waena yang melayani kebutuhan air bersih bagi pelanggan di wilayah Abepura dan Heram, lalu melihat proses produksi AMDK Robongholo Nanwani di Pabrik Pos 7 Sentani. Dengan meninjau proses produksi AMDK di PTAM Jayapura (Perseroda), Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan dapat mengobservasi kebutuhan pelayanan apa yang akan disediakan ke depannya, apakah hanya layanan air bersih pada jaringan perpipaan atau menambah diversifikasi usaha produk air minum kemasan.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika Inosensius Yoga Pribadi, SH mengatakan pemilihan instansi PTAM Jayapura (Perseroda) dalam pendampingan membangun pelayanan air bersih adalah atas rekomendasi Unicef Tanah Papua, yang mana Kabupaten Mimika dalam hal pelayanan sudah berjalan, namun belum memiliki kelembagaan yang kuat dalam mengelola pelayaann tersebut. "Pelayanan maksimal dapat diberikan kepada masyarakat dengan adanya model yang tepat, agar dapat menentukan langkah strategis untuk membentuk perusahaan daerah yang akan mengelola SPAM existing di Kabupaten Mimika. Pelayanan air bersih menjadi salah satu perhatian Kabupaten Mimika karena Bupati Johannes Rettob, SSos, MM memiliki komitmen kuat untuk membangun pelayanan kebutuhan dasar seperti air bersih, yang mana pelayanan air bersih ini menjadi kerinduan masyarakat. Sehingga melalui kunjungan ini, Pemerintah Kabupaten Mimika dapat merumuskan langkah berikutnya dalam merencanaan pengelolaan SPAM," katanya.
Kemudian, Officer Water Sanitation and Hygiene (WASH) Unicef Tanah Papua Reza Hendrawan mengucapkan terima kasih kepada PTAM Jayapura (Perseroda) karena telah menerima kunjungan studi banding Pemerintah Kabupaten Mimika, dengan pertimbangan pengelolaan pelayanan air bersih di Jayapura yang cukup berhasil, serta bisa menjadi role model daerah lain dalam membangun pelayanan air bersih. "Inilah peran yang dijalankan oleh Unicef Tanah Papua yakni sebagai katalisator dalam hal mempercepat dan advokasi, agar pelayanan publik dalam hal akses sanitasi aman bisa terewujud sesuai dengan mandat Sustainable Development Goals (SDGs)," katanya. (Humas)
Recent Post
